Tanya yang sering kali muncul di berbagai tempat, mulai dari warung kopi hingga media sosial, adalah: jika negara terus menambah utang sambil menaikkan pajak dan pungutan lainnya, mengapa justru rakyat yang harus menanggung konsekuensinya?
Walaupun pertanyaan ini terdengar populis, ada kegelisahan mendasar yang sangat logis di baliknya.
Dalam konteks rumah tangga, seseorang dengan penghasilan terbatas pasti akan berpikir dua kali sebelum memutuskan untuk berutang. Jika terpaksa berutang, biasanya pinjaman tersebut digunakan untuk investasi yang bisa menghasilkan pendapatan baru. Tidak mungkin seseorang terus menerus membeli barang-barang mewah dengan utang, lalu membebankan cicilan tersebut kepada tetangga.
Prinsip yang sama seharusnya diterapkan dalam pengelolaan negara. Utang bukanlah hal terlarang; hampir semua negara di dunia memiliki utang.
Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya utang, melainkan pada tujuan utang tersebut dan siapa yang akhirnya akan menanggung bebannya.
Persoalan mulai muncul ketika utang semakin meningkat, sementara rakyat merasakan dampak kehidupan yang semakin berat. Pajak yang terus naik, tarif layanan yang meningkat, dan biaya pendidikan serta kesehatan yang kian melambung, sementara kesejahteraan masyarakat tidak tumbuh secepat beban yang harus mereka tanggung.
Di sinilah publik mulai mempertanyakan: apakah pemerintah sudah melakukan langkah penghematan sebelum meminta rakyat untuk berkorban?
Pertanyaan ini sangat wajar. Rakyat melihat gedung pemerintahan yang megah, kendaraan dinas yang selalu baru, perjalanan dinas yang tidak pernah sepi, dan kegiatan seremonial yang berlangsung sepanjang tahun. Anggaran untuk rapat, konsultasi, dan berbagai fasilitas pejabat juga masih tergolong besar.
Sementara itu, ketika negara mencari tambahan penerimaan, yang pertama kali dicari adalah kantong rakyat.
Terdapat kesan yang sulit dibantah: penghematan biasanya dimulai dari masyarakat bawah, bukan dari pejabat atas.
Sebenarnya, dalam manajemen keuangan apa pun, langkah pertama saat menghadapi tekanan finansial adalah memotong pengeluaran yang tidak perlu. Bukan langsung menambah beban kepada pihak lain.
Menariknya, beberapa negara maju justru menunjukkan pendekatan yang berbeda. Di negara-negara tersebut, jabatan publik dipandang sebagai amanah, bukan sebagai sarana untuk memperoleh fasilitas berlebihan. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik sangat ketat.
Perjalanan dinas dibatasi, pengadaan fasilitas dilakukan dengan efisien, dan setiap sen dari uang publik dipertanggungjawabkan secara rinci.
Meskipun tidak semua negara menerapkan sistem di mana para wakil rakyat tidak digaji, sebagian besar tetap memberikan gaji dan tunjangan. Namun, yang membedakan adalah tingkat akuntabilitas yang diterapkan.
Publik dapat mengetahui berapa penghasilan para pejabat, apa tugas mereka, bagaimana kinerjanya, dan apa hasil yang mereka berikan kepada masyarakat.
Di Indonesia, sorotan tidak hanya tertuju pada besaran penghasilan pejabat, tetapi juga pada kesenjangan antara fasilitas yang diterima dengan hasil yang dirasakan oleh masyarakat.
Rakyat menjadi sulit menerima ketika mendengar bahwa anggaran negara terbatas, tetapi di saat yang sama mereka masih menemukan adanya pemborosan di berbagai sektor.
Poin lain yang perlu dikritisi adalah cara kita mengukur keberhasilan pembangunan.
Kita terlalu lama terjebak dalam pemikiran bahwa semakin banyak program berarti semakin sukses. Semakin besar proyek berarti semakin hebat, dan semakin besar anggaran yang terserap berarti semakin baik.
Padahal, ukuran keberhasilan seharusnya bukan ditentukan oleh banyaknya program, melainkan manfaat yang dihasilkan.
Negara tidak memerlukan seratus program yang menghabiskan triliunan rupiah namun minim dampak. Negara memerlukan program yang terfokus, efisien, dan benar-benar mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyat.
Jangan sampai pemerintah merasa bangga dengan banyaknya proyek yang diluncurkan, sementara generasi mendatang harus menanggung utang yang ditinggalkan.
Karena pada akhirnya, utang negara bukan akan dibayar oleh menteri, anggota DPR, atau pejabat yang menandatangani proyek.
Utang negara dibayar oleh rakyat melalui pajak. Dibayar oleh pedagang kecil yang membayar PPN saat berbelanja.
Dibayar oleh petani yang membeli pupuk. Dibayar oleh guru, nelayan, sopir, buruh, pegawai, dan pelaku UMKM.
Malahan, utang tersebut juga akan dibayar oleh anak-anak yang saat ini masih duduk di bangku sekolah, melalui pajak yang mereka bayarkan di masa depan.
Karena itu, setiap tambahan utang harus diperlakukan dengan sangat hati-hati. Setiap rupiah pinjaman harus dapat dijelaskan manfaatnya kepada publik. Setiap proyek harus transparan. Setiap pemborosan harus dihentikan. Dan setiap pejabat harus memberi teladan hidup sederhana sebelum meminta rakyat untuk berhemat.
Negara yang sehat bukanlah negara dengan utang yang paling banyak. Negara yang sehat adalah yang mampu mengelola uang rakyat dengan bijaksana, mengendalikan pengeluaran, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dipinjam menghasilkan kesejahteraan yang lebih besar daripada beban yang ditinggalkannya.
Karena tidak ada gunanya membangun istana megah jika fondasinya adalah utang yang harus dibayar oleh generasi mendatang.
Dan tidak ada kebijakan yang lebih berbahaya daripada mengajarkan kehidupan yang lebih besar daripada tiang, lalu menyerahkan tagihannya kepada rakyat.
